Home
Search results “Pemilihan gubernur kalteng mining”
Ucapan Hari Radio ke 73 Wagub Kalteng Habib Said Ismail
 
00:49
Hari Radio ke 73, 11 September 2018
Dukungan Anti Hoax Pemuda Kalteng
 
00:12
Anti Hoax, Anti Narkoba dan Pilkada Damai 2018
Views: 34 Bambang Susilo
Penambang liar yang meresahkan warga tanjung enim
 
02:34
Kepada bpk kapolda dan bpk gubernur sum-sel, tolong ditindak tegas oknum2 penambang ilegal yg meresahkan warga yg dibeking oleh seorang oknum tentara.. tolong kami pak
Views: 158 Rakyat Tanjung Enim
Patok sawit yang meresakan warga Belitung Timur
 
03:11
Perkebunan Sawit , untuk mengganti sektor tambang dengan tujuan mensejatrakan Masyarakat Belitung namum perkebunan ini malah menjadi persoalan baru bagi masyarakat Belitong yang berada di sekitar kawasan perkebunan sawit, hutan yang selama ini menjadi tempat untuk berladang dan berkebun serta mencari madu telah berubah pungsi menjadi areal perkebunan sawit, Kurangnya sosialisasi dan persetujuan masyarakat setempat dalam pembukaan lahan hutan mengakibatkan terjadi benturan dari pihak perusahaan dengan masyarakat yang mempertahankan kawasan hutanya Seperti potret lelaki yang berumur 71 tahun ini yang tinggal di desa Balok Kabupaten Belitung Timur, Bersama Masyarakat setempat telah berjuang mempertahankan hutanya, Kini hutan yang seharusnya lebih dari 100 hektar tinggal 40 Hektar ini juga sudah masuk HGU Sawit. Anehnya walau Pak Jatah Mendapatkan perhargaan Karpataru upaya Hukum untuk merekom kawasan Hutan ini menjadi Hutan Adat sekaligus Konservasi belum dilaksanakan oleh Pemerintah Beltim
Views: 508 Begalor ye
Kadernya Tersangka Korupsi Rp 5,8 Triliun, PDIP akan Ambil Tindakan Pemecatan
 
03:44
Like, Share, Comment & Subscribe THANKS! Kadernya Tersangka Korupsi Rp 5,8 Triliun, PDIP akan Ambil Tindakan Pemecatan Jakarta - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Supian Hadi, ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi yang diduga merugikan negara sekitar Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu. PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi Supian akan mengambil langkah pemecatan. "Kalau dari kejadian-kejadian sebelumnya, kalau yang namanya korupsi, kemudian pemerkosaan, narkoba, itu otomatis dipecat," ujar Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun kepada wartawan, Rabu (6/2/2019). Watubun menegaskan setiap kader partai yang terlibat korupsi akan dipecat. Sanksi pemecatan terhadap kader PDIP yang terlibat korupsi ditegaskan Watubun sudah sering diterapkan. "Ya sama, pengurus ataupun anggota biasa sama kalau urusan masalah korupsi otomatis kita pecat. Dulu beberapa ketua DPD kan yang pernah terjadi. Itu otomatis kita ambil tindakan pemecatan," sebut Komarudin Watubun. "Kalau lewat proses partai kan berarti masuk ke kategori kader partai dong," kata dia saat ditanya soal posisi Supian Hadi di PDIP. Sekali lagi Watubun menegaskan kader yang sudah terbukti korupsi akan langsung dipecat. "Semua, semua kalau yang sudah di... ada kan yang ditangkap basah, OTT. Ada yang oleh KPK sudah tentukan bahwa yang bersangkutan korupsi ya kita pecat," ucap anggota DPR itu. Dalam kasus ini, KPK menduga Supian menyalahgunakan kewenangannya terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) pada tiga perusahaan. Ketiga perusahaan yang dimaksud ialah PT FMA (PT Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining). Supian diduga menerbitkan IUP meski ketiga perusahaan itu belum melengkapi persyaratan yang seharusnya. Dugaan kerugian negara Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu itu disebut KPK berasal dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, serta kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan. Selain terlibat dugaan kerugian negara hingga triliunan rupiah, Supian diduga menerima dua mobil mewah dan uang. Penerimaan itu diduga masih terkait perizinan bagi ketiga perusahaan tersebut. "Terkait dengan sejumlah pemberian izin tersebut, diduga SH (Supian Hadi) selaku Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015 telah menerima mobil Toyota Land Cruiser seharga Rp 710 juta, mobil Hummer H3 seharga Rp 1,35 miliar, dan uang Rp 500 juta," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (1/2).
Views: 49 HOTSPOT INDONESIA
INTERNET SARANG DUIT,INI CARA DAPATIN DUITNYA, DI JAMIN
 
06:46
Seiring perkembangan teknologi, dunia internet kini telah menjadi sarang duit dengan berbagai cara yang mudah untuk mendapatkannya Video ini adalah satu dari beragam cara Silahkan daftar dan ikuti petujuk video ini, buktikan sendiri Daftar di sini https://cryptohuge.com/index?ref=4371705
Views: 6 BERITA SADU
Kader PDIP Pecahkan Rekor Korupsi Rp5,8 Triliun, Ketua DPP Bilang Begini
 
04:11
Kader PDIP Pecahkan Rekor Korupsi Rp5,8 Triliun, Ketua DPP Bilang Begini sumber news.rakyatku.com Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Supian Hadi memecahkan rekor korupsi di Indonesia. KPK menyebut dia merugikan negara Rp5,8 triliun. Jauh lebih besar dari BLBI yang hanya Rp4,5 triliun. Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan kerugian negara USD 711 ribu. Supian diduga kuat telah memberikan izin untuk menambang bagi tiga perusahaan yakni PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia, dan PT Aries Iron Mining (AIM) di Kabupaten Kotawaringin Timur pada periode 2010-2015. Padahal, ketiga perusahaan itu belum memenuhi syarat untuk bisa melakukan penambangan di kabupaten tersebut. ketiga perusahaan itu diduga kuat memberikan suap kepada Supian. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, beberapa dokumen belum dipenuhi oleh perusahaan tersebut antara lain izin lingkungan atau AMDAL dan tidak memiliki kuasa pertambangan. Bahkan, dua perusahaan bisa diberikan izin walau tidak mengikuti proses lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). "Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian izin usaha pertambangan, terhadap tiga perusahaan di lingkungan Kabupaten Kotawaringin tahun 2010-2012," ujar Syarif Jumat pekan lalu. Akibat perbuatannya itu, negara dirugikan dalam jumlah luar biasa. Angkanya mencapai Rp5,8 triliun dan US$711 ribu. Nilai kerugian keuangan negara itu, disebut KPK, jauh lebih besar dari kasus yang pernah mereka tangani selama ini, antara lain KTP elektronik dan pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengakui Supian adalah kader partai berlambang banteng moncong putih itu. Namun, dia meminta kasus ini tidak dikait-kaitkan dengan PDIP. "Oh, tidak ada kaitannya sama sekali, bahkan prinsip PDIP kan jelas, kader yang terlibat dalam tindak pidana korupsi mendapatkan sanksi yang tegas. Sudah jelas sekali, sudah berkali-kali dilakukan," ujar Hendrawan seperti dikutip Detikcom, Rabu (6/2/2019). Hendrawan menegaskan, PDIP menjunjung tinggi pewujudan pemerintahan yang bersih. Sikap tersebut, katanya, merupakan komitmen yang sudah ditegaskan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu berkali-kali. "Komitmen partai terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih terhadap integritas kader dan seterusnya itu sudah ceto. Istilahnya ceto welo-welo, sudah sangat jelas," tegas Hendrawan. Sementara Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menegaskan partainya akan memecat kader yang terlibat korupsi. Senada dengan Watubun, Hendrawan menegaskan kader yang terlibat korupsi akan dikenai sanksi tegas. "Tentu kalau terbukti dan melakukan penyalahgunaan keuangan negara, terus abuse of power, penyalahgunaan kewenangan itu pasti sanksinya tegas," sebut Hendrawan. Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari mengaku menyesal kader partainya kembali jadi tersangka korupsi. "Menyesal banget. Mengapa tidak bisa dia seperti Risma (Wali Kota Surabaya), Anas (Bupati Banyuwangi), Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) yang jadi model KPK untuk kebijakan antikorupsi," kata Eva. "Semoga 200-an pimpinan daerah yang lain bisa kita cegah, nggak ketularan (korupsi)," imbuh Eva.
Views: 78 Riwen Dai
KORUPSI 5,8 T KUBU PARTAI PDIP DIEM, KALAU PARTAI LAIN LANGSUNG SIBUK KE BARESKRIMPOLRI KPK
 
02:15
PORTAL-ISLAM.ID] Pada tanggal 1 Februari 2019 diberitakan bahwa: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi selaku tersangka korupsi proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap tiga perusahaan di Pemkab Kotawaringin Timur 2010-2012. Tiga perusahaan itu adalah PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia, dan PT Aries Iron Mining di Kotawaringin Timur periode 2010-2015. Kader PDIP itu diduga telah merugikan keuangan negara sekitar Rp5,8 Triliun dan US$711 ribu. Tanpa ada berita dari media, publik tidak tahu ada skandal yang luar biasa merugikan negara. Dalam hal ini, media yang pertama kali memberitakan, lalu disambut oleh publik di medsos. Bagaimana sambutan publik? Drone Emprit melihat di media sosial dan media online. Menggunakan kata kunci "korupsi" yang difilter dengan kata triliun, 5.8, bupati, dan koltim. Dalam periode dua minggu ini, didapatkan percakapan yang relevan tentang skandal korupsi ini. Hasilnya? Dari grafik tren, percakapan mulai naik baru tanggal 2 Februari. Namun kemudian turun lagi. Naik lagi pada tanggal 6 Februari, ketika pihak PDIP minta agar korupsi ini tidak dikaitkan dengan partai PDIP. Kalau melihat peta SNA, ternyata hanya kubu oposisi atau 02 yang mempercakapkan kasus ini. Sedangkan dari kubu 01 diam sama sekali. Tak tampak adanya cluster dari 01 yang mempermasalahkan ataupun menjelaskan soal korupsi ini. Top influencer hampir semua dari kubu 02 dan ada media online seperti Viva dan Detikcom. Status yang paling banyak dishare adalah dari @helmifelis dan @CakKhum. Namun melihat trend pada hari ini, 8 Februari, tampaknya percakapan sudah surut lagi.
Views: 102 Berita Oposisi
ROHIM MINTAREJA WAKIL BUPATI KABUPATEN BEKASI LEPAS HAJI 2014
 
07:26
tahun 2014 sedikitnya 4 ribu lebih jamaah asal kabupaten bekasi yang di berangkakan dengan terbagi menjadi 7 kloter dan di lepas langsung wakil bupati kabupaten bekasi Rohim Mintareja di gedung wibawa mukti
Views: 101 Tubis Zaidan
Jejak Kasus Perizinan Tambang yang Membelit Supian Hadi
 
01:10
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi tersandung kasus tindak pidana korupsi. Dia diduga menerima suap dari penerbitan izin tambang ilegal dengan total sebesar Rp 2,56 miliar. Akibat perbuatannya, negara juga dirugikan hingga Rp 5,8 triliun.
Views: 1877 RADAR SAMPIT
Konflik Tapsel 7 : Rapat (Koq ga semua diundang ya...??)
 
00:47
Terimakasih kepada para sahabat yang memberikan video ini. dengan video ini mudah-mudahan semakin terungkap apa sebenarnya yang terjadi...... silahkan para sahabat dan para kerabat, saksikanlah....... beginilah cara-cara aparat pemerintah di daerah kami.......
Views: 4150 Risman Pakpahan
PENASEHAT HUKUM SUPRIADI DATANGI POLRES LAHAT
 
04:59
PT. BANJARSARI PRIBUMI DIDUGA SEROBOT LAHAN MILIK SUPRIADI Fidel Angwarmasse, SH., MH. Penasehat Hukum Supriadi efendi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pengrusakan Secara Bersama-Sama dan Penyerobotan Tanah dan Memasuki Pekarangan Tanpa Ijin / Hak (Pasal 170 dan Pasal 385, Pasal 167 dan/atau Pasal 551 KUHP) Laporan Polisi No. STTLP/ 748/XI/2017/SPKT, tertanggal 01 November 2017 FAP Law Firm www.fap-lawfirm.com
Bagi bagi kuota dan uang
 
00:12
Airphan Maulana:#KuotaGratisiM3
Cara Memprediksi Saham PT. Adaro Energy Tbk. (ADRO.JK) dengan Menggunakan Aplikasi Matlab
 
04:43
Made by : Alexander Irvan Kaware C11170011 This video is made as the final assignment for Linear System course, held at Petra Christian University, supervised by Dr. Felix Pasila. CFTOOL is one of many functions that can be found on Matlab's Toolbox. CFTOOL stands for Curve Fitting Tool, which can be used to fit any curves into any amount of datas. This video explains how to use CFTOOL to predict the stock of PT. Adaro Energy Tbk. Enjoy the video !
Views: 90 Teknik Elektro 17
Pencanangan Bulan Bhakti Karang Taruna Prov. Jateng, Pemalang 26/10/2017 #JatengGayeng #GanjarKeDesa
 
01:22:53
Siaran percobaan Jateng Gayeng TV | http://stream.jatengprov.go.id | Sampaikan aduan masyarakat Jawa Tengah via http://laporgub.jatengprov.go.id atau via Twitter dengan hashtag #kemalajateng | follow akun Twitter @provjateng dan Instagram @provjateng